Penguatan Literasi oleh Perpusnas Dapat Dukungan Penuh DPR

Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dengan jajaran Perpusnas dan kementerian terkait./DiksiDaily

Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk bersinergi dengan kementerian lain guna meningkatkan literasi Indonesia. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dengan jajaran Perpusnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

RDP diselenggarakan untuk membahas upaya peningkatan literasi dan dukungan dari kementerian/lembaga sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya terkait program literasi yang sudah dimiliki masing-masing instansi, sehingga program dan anggarannya tepat sasaran.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan peningkatan literasi harus dapat diukur. Karenanya, Perpusnas bersama dengan kementerian lainnya didorong agar membuat indikator capaian literasi yang terintegrasi.

Selain itu, Perpusnas dan K/L lainnya diminta menyusun peta kebutuhan bahan pustaka dan skema akselerasi pengadaan serta pendistribusian bahan pustaka ke perpustakaan di daerah.

“Kementerian/lembaga yang belum melakukan kerja sama dengan Perpusnas RI untuk segera melakukan kerja sama dalam bentuk MoU untuk peningkatan literasi di daerah,” tuturnya dalam RDP yang digelar secara virtual pada Selasa, (2/2).

Perpusnas juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Dalam upaya menngkatkan literasi dan memberdayakan komunitas-komunitas literasi di daerah,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, program literasi di Indonesia sudah baik, namun dinilai belum bisa mencapai yang dibutuhkan. Menurutnya, kegemaran membaca bisa dipicu melalui keteladanan. Dia mengusulkan agar pegawai negeri sipil didorong menjadi teladan dengan membaca minimal tiga buku setiap tahun, di luar buku bacaan wajib sesuai tugasnya.

Hal ini diamini legislator dari Fraksi PKB, Acep Adang Ruhiat. Dia menekankan agar budaya baca tidak hanya difokuskan kepada pelajar dan mahasiswa, tetapi juga guru dan dosen.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot, berharap, perhatian dari Perpusnas agar memperhatikan perpustakaan di daerah perbatasan Kalimantan Barat. Kondisi perpustakaan di daerah tersebut dinilai memprihantinkan.

“Terkait dengan literasi, ketersediaan buku-buku di perpustakaan, saya menyarankan lebih baik buku teks. Karena kalau buku digital, persoalannya adalah jaringan internet,” urainya.

Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI mengusulkan adanya hari membaca nasional yang dilaksanakan oleh semua instansi, baik di pusat maupun daerah. Karenanya, K/L yang hadir ditekankan agar menindaklanjuti masukan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI guna meningkatkan program dan kegiatan literasinya agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, pihaknya akan meningkatkan kerja sama dan berkoordinasi dengan K/L lainnya untuk mendukung program literasi. Dia menekankan, persoalan literasi di Indonesia merupakan tugas bersama. Karenanya, kondisi ini harus dilihat secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, budaya baca dan indeks literasi yang rendah, merupakan fakta yang sudah ada.

“Ini adalah sisi hilir yang akan berdampak ke banyak aspek yakni rendahnya daya saing, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inovasi, pendapatan per kapita, hingga indeks kebahagiaan. Itu semua adalah fakta dan harus diselesaikan oleh kita semua,” ujarnya.

Karenanya, Syarif menilai pada sisi hulu, sejumlah hal harus diperkuat agar literasi meningkat. Pihaknya mengidentifikasi sejumlah kondisi yakni penguatan peran pemerintah, peran pengarang/penulis agar menulis buku sesuai kebutuhan masyarakat, peran penerbit untuk menyiapkan buku, peran penerjemah/penyadur untuk mengalihbahasakan buku, regulasi distribusi bahan bacaan, hingga peningkatan anggaran belanja buku.

“Bagaimana kita melihat realita di masyarakat. Kalau kita hari ini bicara tentang program, apa yang kami lihat di persoalan di lapangan, faktanya memang gak ada buku yang tersebar di masyarakat. Bahkan di sekolah-sekolah dasar itu di daerah terpencil, sangat terbatas bahan bacaan yang tersedia. Kalau kita bicara di daerah 3T, saya kira di atas 70 persen membutuhkan buku-buku cetak,” pungkasnya.

Dalam laporannya, Syarif memaparkan Kajian Indeks Kegemaran Membaca yang dilakukan Perpusnas pada 2020 adalah 55,74 (sedang). Kajian yang dilakukan atas 10.200 responden di 34 provinsi tersebut mengukur frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah buku yang dibaca.[]